Bank Soal

                    YAYASAN ULIL ABSOR

             SMK AL – ABSOR

                    PANTI DESA JAGO KEC. PRAYA KAB. LOMBOK TENGAH

                  alamat : Jalan Jurusan Wakul – Pagutan Kode Pos 83511 Phone 081803766431

SOAL SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2012/2013

Hari/Tanggal    : Rabo,05-06-2013	KELAS /Semester     : X/II
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial	Waktu                         : 07.30-09.00

A. Pilihlah Salah Satu Jawaban yang Kamu Anggap Benar !

1.        Pengelolaan kekuasaan Negara dilakukan oleh lembaga-lembaga Negara, pengelolaan kekuasan Negara tidak hanya dilakukan oleh presiden beserta para menteri Negara selaku pemegang ……..

a.        Kekuasaan legeslatif                         c. kekuasaan yudikatif

b.        Kekuasan ekssekutif                              d. kekuasan federative

2.        Kekuasan membentuk Undang-Undang disebut juga kekuasan legeslatif , setelah dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPR mempunyai kedudukan yang lebih kuat dalam pengelolaan kekuasan Negara. DPR secara tegas dinyatakan sebagai pemegang kekuasan untuk mementuk undang- undang. Hal tersebut diatur dalam……

a.        Pasal 20  Ayat (1)   b. Pasal 20 ayat (2)   c. Pasal 20 ayat (3)    d. Pasal 20 ayat (4)

3.        Sikap positif yang perlu dikembangkan warga Negara sebagai implementasi nilai-nilai pancasila adalah sebagai berikut, kecuali ……………………..

a.        Mendukung kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan Negara yang demokratis dan bebas dari KKN

b.        Berpartisipasi dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional

c.        Mengembangkan prinsif toleransi, bekerjasama dalam setiap prikehidupan

d.        Bersikap terbuka dalam setiap perubahan yang berdampak pada kemaslahatan bangsa.

4.        Dalam system pemerintahan presidensial, presiden berkedudukan sebagai kepala……………

a.        Eksekutif     b. Legislatif      c. Yudikatif    d. Negara dan Kepala Pemerintahan

5.        Dibawah ini yang merupakan cirri dari system pemerintahan Presidensial………………………….

a.        Raja dan Ratu berfungsi sebagai kepala Negara

b.        Eksekutif mempunyai hubungan yang sangat erat

c.        Mekanisme pertanggungjawaban Menteri kepada parlemen

d.        Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala Pemerintahan

6.        Dalam rangka perwujudan sikap terbuka diperlukan kondisi yang dapat menumbuhkan sikap tersebut, kecuali…………….

a.        Terwujudnya nilai-nilai agama dan budaya

b.        Terwujudnya persatuan bagi bangsa Indonesia

c.        Terwujudnya demokrasi yang menjamin HAM

d.        Terwujutnya pemerintahan yang kuat dan absolute

7.        Mereka yang berdasarkan hokum tertentu atau menurut Undang-undang merupakan anggota dari suatu Negara dinamakan………………………….

a.        Penduduk      b. orang asing      c. warga Negara    d. bukan penduduk

8.        Pada dasarnya yang dapat membedakan antara warga Negara dan yang bukan warga Negara dapat ditinjau dari aspek, yaitu…………………………….

a.        Haknya       b. Legal formal       c. kewajibannya      d. Hak dan kewajiban

9.         Perhatikan data berikut!

(1). Menetapkan Undang-Undang Dasar Dan mengubah Undang-Undang Dasar

(2). Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara,

(3). Memilih Presiden dan Wakil Presiden,

(4). Menetapkan Undang-Undang Dasar dan/ Perubahan UUD,

(5). Melantik Presiden dan Wakil Presiden,

(6). Menghentikan Presiden dan Wakil Presiden

Berdasarkan data diatas yang merupakan kewenangan Majlis Permusawaratan Rakyat setelah diadakan perubahan UUD 1945 ditandai oleh nomor………………………………………….

a.        1, 2, dan 3                b. 3, 4, dan 5                c. 4, 5, dan 6               d. 3, 4, dan 6

10.     Perhatikan data dibawah ini !

(1). Lembaga Swadaya Masyarakat,

(2). Dewan Perwakilan Rakyat,

(3). Dewan Perwakilan Daerah,

(4). Komisi Pemberantaan Korupsi,

(5). Presiden dan Wakil Presiden,

(6). Mahkamah Konstitusi

Dari data tersebut diatas yang merupakan lembaga suprastruktur dalam system politik Indonesia adalah………………………………….

a.        1, 2, 3 dan 4             b. 1, 3, 4 dan 5              c. 1, 3, 5 dan 6                d. 2, 3, 5, dan 6

11.     Keberadaan lembaga-lembaga Negara di Indonesia begitu dinamis. Hal tersebut merupakan dampak langsung dari mekanisme pengelolan kekuasan negarayang bersifat dinamis pula. Setelah repormasi, lembaga yang tidak ada dalam struktur kelembagaan Negara adalah……..

a.        Mahkamah agung                                       c. Dewan Perwakilan Rakyat

b.        Dewan Pertimbangan Agung                    d. Badan Pengawas Keuangan

12.     Lembaga yang wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan/atau wakil presiden diduga, telah melakukan pelanggaran hokum berupa penghianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana lainnya, adalah ……..

a.        Mahkamah Agng

b.        Mahkamah Konstitusi

c.        Dewan Perwakilan Rakyat

d.        Dewan Perwakilan Daerah

e.        Badan Pengawas Keuangan

13.     Pada saat ini terdapat berbagai penegak hokum seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Kepolisian, Kejakasaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Akan TEtapi, kasus-kasus pelanggaran masih saja terjadi, bahkan cenderung meningkat. Factor penyebabnya adalah sebagai berikut……………….

a.        Disiplin masyarakat rendah

b.        Kurang tegasnya penegak hokum

c.        Rendahnya kesadaran hokum rakyat

d.        Banyak liputan media masa tentang kejahatan

e.        Kurangnya contoh dan keteladanan diri para pemimpin

14.     Peran serta masyarakat dalam sistim politik Indonesia dilakukan dalam berbagai aktifitas. Sesuai UU nomor 9 tahun 1998, sebuah produk hokum yang dikeluarkan awal repormasi di Indonesia, didalamnya terdapat bentuk-bentuk dan tatacara menyampaikan pendapat di muka hokum. Berikut ini yang tidak sesuai dengan UU tersebut adalah……………

a.        Rapat umum

b.        Mimbar bebas

c.        Arak-arakan

d.        Unjuk rasa

e.        pawai

15.     Negara demokrasi (Negara yang berkedaulatan rakyat) menjamin hak-hak warga Negara serta memberikan kebebasan kepata warga Negara untuk berpendapat dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan bernegara,. Namun, berdasarkan pengalaman seringkali terjadi demostrasi yang berakhir ricuh, pertentangan pendapat yang tajam , dan bahkan mudah terjadi tawuran karena perbrdaan. Kebebasan mengemukakan pendapat di Indonesia terdapat dalam………….

a.        Pancasila

b.        UUD NRI tahun 1945

c.        Pembukaan UUD NRI tahun 1945

d.        Pasal 28 E ayat (3) UUD NRI tahun 1945

e.         Pasal 30 ayat (1) UUD NRI tahun 1945

16.     Setiap warga Negara Indonesia memperoleh kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan. Bahkan, pekerja seni atau artis lomba-lomba untuk berpartisipasi dalam memperebutkan kursi dalam pemerintahan. Hal tersebut mengindikasikan salah satu ciri Negara yang menganut sistim demokrasi, yaitu……………………………….

a.        Adanya pemilu berkala                            c. adanya akuntabilitas politik

b.        Adanya supremasi hukum                      d. Bebas berpendapat, berserikat dan berkumpul

17.     Bagi bangsa Indonesia, pilihan yang tepat dalam menerapkan paham demokrasi adalah dengan menerapkan demokrasi pancasial. Paham Demokrasi Pancasila sesuai dengan keperibadian bangsa yang digali dari tata nilai social budaya sendiri. Hal ini telah diperaktikkansecara turun temurun jauh sebelum Indonesia merdeka. Kenyataan ini dapat kita lihat pada masyarakat desa yang menerapkan……………………………………..

a.        Voting            b. Kerjasama        c. sikap individual            d. Musyawarah Mupakat

18.     

1.        Pada dasarnya yang dapat membedakan antara warga Negara dan yang bukan warga Negara dapat ditinjau dari aspek, yaitu…………………………….

a.        Haknya       b. Legal formal       c. kewajibannya      d. Hak dan kewajiban

2.         Perhatikan data berikut!

(1). Menetapkan Undang-Undang Dasar Dan mengubah Undang-Undang Dasar

(2). Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara,

(3). Memilih Presiden dan Wakil Presiden,

(4). Menetapkan Undang-Undang Dasar dan/ Perubahan UUD,

(5). Melantik Presiden dan Wakil Presiden,

(6). Menghentikan Presiden dan Wakil Presiden

Berdasarkan data diatas yang merupakan kewenangan Majlis Permusawaratan Rakyat setelah diadakan perubahan UUD 1945 ditandai oleh nomor………………………………………….

a.        1, 2, dan 3                b. 3, 4, dan 5                c. 4, 5, dan 6               d. 3, 4, dan 6

3.        Perhatikan data dibawah ini !

(1). Lembaga Swadaya Masyarakat,

(2). Dewan Perwakilan Rakyat,

(3). Dewan Perwakilan Daerah,

(4). Komisi Pemberantaan Korupsi,

(5). Presiden dan Wakil Presiden,

(6). Mahkamah Konstitusi

Dari data tersebut diatas yang merupakan lembaga suprastruktur dalam system politik Indonesia adalah………………………………….

a.        1, 2, 3 dan 4             b. 1, 3, 4 dan 5              c. 1, 3, 5 dan 6                d. 2, 3, 5, dan 6

4.        Keberadaan lembaga-lembaga Negara di Indonesia begitu dinamis. Hal tersebut merupakan dampak langsung dari mekanisme pengelolan kekuasan negarayang bersifat dinamis pula. Setelah repormasi, lembaga yang tidak ada dalam struktur kelembagaan Negara adalah……..

a.        Mahkamah agung                                       c. Dewan Perwakilan Rakyat

b.        Dewan Pertimbangan Agung                    d. Badan Pengawas Keuangan

5.        Lembaga yang wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan/atau wakil presiden diduga, telah melakukan pelanggaran hokum berupa penghianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana lainnya, adalah ……..

a.        Mahkamah Agng

b.        Mahkamah Konstitusi

c.        Dewan Perwakilan Rakyat

d.        Dewan Perwakilan Daerah

e.        Badan Pengawas Keuangan

6.        Pada saat ini terdapat berbagai penegak hokum seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Kepolisian, Kejakasaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Akan TEtapi, kasus-kasus pelanggaran masih saja terjadi, bahkan cenderung meningkat. Factor penyebabnya adalah sebagai berikut……………….

a.        Disiplin masyarakat rendah

b.        Kurang tegasnya penegak hokum

c.        Rendahnya kesadaran hokum rakyat

d.        Banyak liputan media masa tentang kejahatan

e.        Kurangnya contoh dan keteladanan diri para pemimpin

7.        Peran serta masyarakat dalam sistim politik Indonesia dilakukan dalam berbagai aktifitas. Sesuai UU nomor 9 tahun 1998, sebuah produk hokum yang dikeluarkan awal repormasi di Indonesia, didalamnya terdapat bentuk-bentuk dan tatacara menyampaikan pendapat di muka hokum. Berikut ini yang tidak sesuai dengan UU tersebut adalah……………

a.        Rapat umum

b.        Mimbar bebas

c.        Arak-arakan

d.        Unjuk rasa

e.        pawai

8.        Negara demokrasi (Negara yang berkedaulatan rakyat) menjamin hak-hak warga Negara serta memberikan kebebasan kepata warga Negara untuk berpendapat dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan bernegara,. Namun, berdasarkan pengalaman seringkali terjadi demostrasi yang berakhir ricuh, pertentangan pendapat yang tajam , dan bahkan mudah terjadi tawuran karena perbrdaan. Kebebasan mengemukakan pendapat di Indonesia terdapat dalam………….

a.        Pancasila

b.        UUD NRI tahun 1945

c.        Pembukaan UUD NRI tahun 1945

d.        Pasal 28 E ayat (3) UUD NRI tahun 1945

e.         Pasal 30 ayat (1) UUD NRI tahun 1945

9.        Setiap warga Negara Indonesia memperoleh kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan. Bahkan, pekerja seni atau artis lomba-lomba untuk berpartisipasi dalam memperebutkan kursi dalam pemerintahan. Hal tersebut mengindikasikan salah satu ciri Negara yang menganut sistim demokrasi, yaitu……………………………….

a.        Adanya pemilu berkala                            c. adanya akuntabilitas politik

b.        Adanya supremasi hukum                      d. Bebas berpendapat, berserikat dan berkumpul

10.     Bagi bangsa Indonesia, pilihan yang tepat dalam menerapkan paham demokrasi adalah dengan menerapkan demokrasi pancasial. Paham Demokrasi Pancasila sesuai dengan keperibadian bangsa yang digali dari tata nilai social budaya sendiri. Hal ini telah diperaktikkansecara turun temurun jauh sebelum Indonesia merdeka. Kenyataan ini dapat kita lihat pada masyarakat desa yang menerapkan……………………………………..

a.        Voting            b. Kerjasama        c. sikap individual            d. Musyawarah Mupakat

11.